MOBIL DINAS

18 Mobil Dinas Pemkab Nias Barat Belum Bayar Pajak

Bupati Nias Barat Adrianus Aroziduhu Gulö (kanan) menyerahkan berkas pertanggungjawaban penggunaan APBD 2010 kepada Ketua DPRD Nias Barat. | Foto: NBC/Onlyhu Ndraha

MANDREHE, NBC    Sebanyak 18 unit kendaraan roda empat yang dijadikan kendaraan dinas oleh pemerintah Kabupaten Nias Barat sejak Agustus 2011 hingga Juli 2012 belum bayar pajak. Akibatnya, Pemerintah Kabupaten NIas Barat tidak mendapat STNK dan buku BPKB. Jumlah keseluruhan pajak yang belum dibayarkan mencapai Rp 540 juta.

Hal ini disampaikan Bupati Nias Barat Adrianus Aroziduhu Gulö di hadapan anggota DPRD Nias Barat, Kamis (19/7/2012), saat menyampaikan jawaban Bupati Nias Barat atas pemandangan umum fraksi DPRD Nias Barat dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Nias Barat tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nias Barat tahun anggaran 2010.

“Benar adanya kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Nias Barat yang belum bayar pajak akibatnya STNK kendaraan belum keluar,” kata Adrianus.

Menurut Adrianus, hal ini terjadi karena sejak perencaaan sampai proses tender pada April 2011 belum ada peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara yang mewajibkan rekanan membayar pajak. Hal ini terjadi akibat masa transisi pemberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi yang mulai berlaku awal Mei 2011.

Pengadaan kendaraan dinas operasional yang dilakukan April 2011 ini berpedoman pada Perpres No 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan brosur/tabel penjualan kendaraan yang dikeluarkan oleh pihak Dealer Auto 2000 tidak merinci pembayaran  pajak.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nias Barat dengan menampung pada APBD tahun 2012 senilai Rp 638 juta. Akan tetapi, terjadi kesalahan nomenklatur belanja tertulis “belanja perawatan” harusnya belanja pajak kendaraan bermotor sehingga tidak dapat dimanfaatkan. “Untuk mengantisipasi hal demikian, pemerintah akan mengajukan pada PABPD 2012 mendatang,” kata Adrianus.

Upaya lain yang sudah dilakukan dengan menyurati pihak rekanan agar segera menyelesaikan administrasi kepada pihak leasing sehingga diharapkan tahun 2012 masalah ini selesai. [NDH]

Related posts

9 Comments

  1. Asanuddin Waruwu said:

    Seharusnya, para pamakai kendaraan dinas yang belum bayar pajak, seharusnya memberi contoh sebagai warga taat pajak, bagaimana rakyat taat membayar pajak, kalau aparatnyanya saja tak bayar bajak, sangat memalukan. Lebih terhormat jika tidak berkendaraan dinas jika tidak sanggup membayar pajaknya. dasar………………………………………………………

  2. Yuswar Tel said:

    Jawaban yg dibeikan oleh Bapak Bupati tdk dirincinya dalam Tabel penjualan oleh Auto 2000 mengenai pajak hanya membodohi masyarakat ( DPRD ) Nias barat atau (Pak Bupati Pura2 tidak Tau). sebenarnya dalam tabel atau daftar harga yg dikeluarkan oleh Dealer kendaraan sudah temasuk semuanya pajak kendaraan tersebut. jadi timbul pertanyaan sekarang : Siapakah yg bodoh dalam hal ini….Rekanan atau pemerintah daerah atau adanya persengkokolan antara rekanan dan Pimpro….kalau ditelusuri kembali penawaran yg dilakukan rekanan pasti harga yg diajukan sesuai dengan harga dari Auto 2000. harapan kita semua supaya segera diusut oleh DPRD dengan meminta kepada Kejaksaan dan Polres nias atas penyelewengan ini di usut. Yaahowu

  3. Tkhashura Kuotharo said:

    Ada-ada Aja (A3) ne Pemkab, pajak kendaraan operasional aja belum dibayar padahal pajak kendaraan itu merupakan salah satu sumber APBD. Distribusi APBD itu digunakan untuk kepentingan umum, termasuk pembangunan. Nah, jalan yang dilewati setiap hari oleh kendaraan operasional pemkab itu dibangun emang sumber dananya darimana… Dari pajak.. makanya sadar untuk membayar pajak dan awasi penggunaannya.

    Hura Tax Consulting (Konsultan Pajak dan Akuntansi).
    Surat Ijin : SI-2082/PJ/2012.
    Email : htaxconsulting@gmail.com.

  4. Nias Bangkit said:

    Tidak hanya di Gunungsitoli, kelalaian pemerintah daerah tidak membayar pajak kendaraan dinas juga terjadi. Dilaporkan, 18 unit kendaraan dinas di Nias Barat belum membayar pajak kepada negara. Ada kerugian negara sebesar Rp 540 juta.

Top