LKPJ BUPATI NIAS BARAT

DPRD Temukan Kejanggalan di LKPJ Bupati Nias Barat

Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat Tolosokhi Halawa.

MANDREHE, NBC Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias Barat menemukan sejumlah kejanggalan pada Laporan Kerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Nias Barat pada penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2011. Temuan tersebut akan diparipurnakan DPRD Nias Barat pada Rabu (9/5/2012).

Hal itu dikatakan Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat Tolosökhi Halawa kepada NBC, Selasa (8/5/2012) di ruang kerjanya.

“Setelah Panitia Khusus (Pansus) bekerja mengevaluasi LKPJ Bupati Nias Barat TA 2011, ditemukan beberapa kejanggalan. Sehari sebelumnya, setiap fraksi telah memberikan tanggapannya. Besok (Rabu) DPRD mengadakan rapat paripurna untuk menentukan sikap. Apabila kejanggalan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, DPRD akan merekomendasikan kasus ini kepada penegak hukum,” kata Tolosökhi.

Tolosökhi memberitahu, LKPJ bupati sudah jelas ada kejanggalan, antara lain di Bagian Umum Sekretariat Daerah, yaitu pengadaan internet. Dana sebesar Rp 400 juta untuk pengadaan internet telah terealisasi. Akan tetapi, hasil evaluasi Pansus, kegiatan pengadaan internet belum ada hingga kini. Artinya, dalam LKPJ bupati tahun 2011, dana sebesar Rp 400 juta telah digunakan untuk pengadaan internet, tetapi wujudnya tidak ada. “Hingga kini pengadaan internet di Kabupaten Nias Barat tidak ada,” jelas Tolosökhi.

“Ketika Pansus mengonfirmasi hal ini kepada kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah, mereka mengatakan hanya kesalahan teknis saja,” ujar Tolosökhi mengingat ucapan Kabag Umum Kabupaten Nias Barat Tehemanö Gulö.

Tolosökhi mengapresiasi kerja Pansus yang sudah bekerja maksimal dan menemukan sejumlah laporan fiktif pada LKPJ bupati tahun 2011.

Sementara itu, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kabupaten Nias Barat Simesono Hia mengatakan, pengadaan internet belum jadi diadakan. “Apa yang tertera pada LKPJ bupati tahun 2011 yang mengatakan telah terealisasi, itu kesalahan dalam menyampaikan laporan,” ujarnya.

Simesono menambahkan, dana sebesar Rp  400 juta tersebut berada di kas daerah Kabupaten Nias Barat. [NDH]

Related posts

16 Comments

  1. Amosi D. Amos said:

    saya angkat jempol kepada DPRD untuk mengungkap kusus ini, ini akan diaudit team KPK aja sekali kali biar tau rasa bupati, hanati baeha sdh mendahulukan masuk………

  2. Firman Yamonaha Zega said:

    Mungkin perlu diselidiki lagi, apakah ini benar-benar kesilafan belaka, atau memang benar-benar kesalahan? Kalau cuma kesilafan belaka, yah mungkin bisa direvisi lg LKPJ-nya. Tapi kalau memang benar-benar kesalahan, diusut tuntas saja melalui proses hukum, agar KKN jangan jadi budaya populer di Nias dan terkesan digampang-gampangkan saja, secara khusus di Kabupaten Nias Barat. Mari membangun Nias dengan sistem pemerintahan yang jujur, adil dan transparan. God bless Nias.

  3. Nias Bangkit said:

    Waduh, Nias Barat lagi… Ada apa di pemerintahan Nias Barat kita ini. Rp 400 juta buat internet. Internetnya tidak ada wujudnya, eh ditulis dalam LKPJ. Ketika ditanya, jawabnya enteng: "Ah, itu cuma kesalahan administrasi saja."

Top