Pemkab Nias Barat Segera Berlakukan LPSE

ONOLIMBU, NBC Guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu, dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Kabupaten Nias Barat  memberlakukan layanan pengadaan secara elektronik.

“Bulan April ini, Kabupaten Nias Barat segera berlakukan penggunaan LPSE. Walau perangkat LPSE di Kabupaten Nias Barat belum ada. Sementara bergabung di LPSE terdekat, seperti LPSE Provinsi Sumatera Utara,” ujar Simesono, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Nias Barat, kepada NBC, Jumat (20/4/2012).

Akan tetapi, ketika NBC mencoba mengakses LPSE Sumatera Utara di alamat http://lpse.sumutprov.go.id/ tidak berhasil.

Dasar hukum pemberlakuan LPSE, menurut Simesono, adalah Peraturan Presiden (Perpres) 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Ditambahkan Simesono, saat ini Pemkab Nias Barat tengah menyosialisasikan program ini kepada setiap pemimpin satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan seluruh pegawai di Nias Barat.

“Proses tender dengan layanan LPSE nantinya akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengumuman, pendaftaran dan pemasukan  berkas. Dengan demikian, semua rekanan bisa secara leluasa untuk bisa memilih jenis paket proyek yang diinginkan,” ujar Simesono.

Penerapan sistem LPSE di Kabupaten Nias Barat bisa menjamin keamanan data, mempermudah proses administrasi, dan mempermudah panitia dalam mempertanggungjawabkan proses pengadaan barang dan jasa. “Sehingga menghindari adanya kecurangan selama proses tender,”  kata Simesono.

Dalam waktu dekat, terkait hal ini, Pemkab Nias Barat akan melakukan pelatihan LPSE kepada para rekanan atau penyedia barang dan jasa yang ada di Kabupaten Nias Barat.

Menghindari adanya kesalahan dalam sistem LPSE nantinya, Simesono berharap, para rekanan benar-benar teliti saat mendaftar dan memasukan berkas penawaran. Semua rekanan hendaknya bisa mematuhi aturan dan mekanisme yang telah di tentukan oleh panitia tender. [FIR]

2 Comments

  1. Marz Plus said:

    • HOME
    • NIAS BRIEF TODAY
    • NEWS »
    • KOLOM »
    • TRAVEL
    • FIGURE
    • EDITORIAL
    • ABOUT US
    • PHOTO ALBUM
    Penetapan Pemenang Lelang Dinas PU Nias Barat Sarat Kepentingan
    19/10/2011 | Filed under: NEWS, NUSANTARA | Posted by: Mario
    This post is also available in: English

    Kepala Dinas PU Nias Barat Atozisokhi Daeli
    JAKARTA, NBC— Hampir semua pemenang lelang pengadaan dan jasa Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Nias Barat bernilai sekitar Rp 80 miliar, diduga kuat merupakan “kebijakan” dari Bupati Nias Barat AAG, Wakil Bupati HH, dan Kepala Dinas PU AD. Tak ayal, karena “kebijakan” itu, pelaksanaan lelang menjadi terlambat dan dikhawatirkan gagal.
    Demikian dikatakan narasumber NBC yang enggan disebut identitasnya beberapa waktu lalu. Kepada NBC, narasumber itu mengaku mengetahui persis keterlibatan Bupati, Wakil Bupati, dan Kepala Dinas PU Nias Barat dalam proses penetapan pemenang tender di dinas pu.
    “Kepala Dinas PU telah menerima uang dari 23 rekanan senilai Rp 1,2 miliar. Sedangkan Bupati melalui kebijakannya mengarahkan sejumlah proyek kepada oknum tertentu, misalnya kepada oknum berinisial HZ, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nias Barat, yang memperoleh proyek senilai Rp 900 juta. Ada disposisi Bupati. Sementara “jatah” untuk Wakil Bupati diarahkan kepada kedua putra dan seorang adik kandung Wakil Bupati. Ada 3 paket, nilainya antara Rp 400 juta hingga Rp 1 miliar. Sedangkan Ketua DPRD mendapatkan 2 paket senilai Rp 1,5 miliar” kata narasumber NBC.
    Narasumber itu juga membeberkan bahwa keterlambatan pelaksanaan lelang pengadaan dan jasa sejumlah proyek disebabkan adanya tarik menarik kepentingan antara Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Dinas PU. “Hingga saat ini panitia belum mengumumkan tender pembangunan Kantor Bupati Rp 5,5 miliar, Kantor DPRD Rp 3,2 miliar, rumah dinas bupati Rp 1,2 miliar dan rumah dinas wakil bupati Rp 800 juta, padahal waktu sangat terbatas,” ujarnya.
    Menurut narasumber NBC, dalam proyek pembangunan rumah dinas, Bupati menunjuk seorang rekanan yang telah menghibahkan tanah dalam pembangunan rumah dinas. “Malah Kadis PU telah menerima uang pelicin Rp 60 juta dan PPK Rp 30 juta dari rekanan itu,” ujarnya.
    Selain Dinas PU, narasumber NBC juga mengungkapkan indikasi penyelewengan anggaran pada Sekretariat Daerah (Sekda), di mana Sekda selalu Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Nias Barat, mengubah secara sepihak alokasi anggaran pengadaan mobil dinas dari Rp 3 miliar menjadi Rp 6 miliar. “Keterlambatan pembahasan PAPBD karena Sekda tidak dapat mempertanggungjawabkann perubahan dana itu,” terangnya.

  2. Marz Plus said:

    Apakah Panitia Pengadaan Barang / Jasa Cipta Karya Kabupaten Nias Barat untuk Paket lanjutan Pembangunan Kantor Bupati dan Pembangunan Kantor DPRD (lanjutan) Nias Barat siap untuk di Adukan ke KPK dan POLDA…?

Top