Hari Pers Nasional: Wartawan Sulit Cari Informasi di Nias Barat

Ilustrasi: Pada saat kebebesan pers sudah berlangsung lama, di Nias Barat malah ada pembungkaman terhadap wartawan. Berdalih menyampaikan informasi satu pintu, Bupati Nias Barat malah melarang wartawan untuk mencari informasi kepada setiap SKPD.

LAHӦMI, NBC — Para wartawan yang bertugas di wilayah Kabupaten Nias Barat menghadapi kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Para pejabat setempat kerap menghindari pertanyaan wartawan dengan alasan ada larangan dari bupati.

 

Para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut menunjuk Surat Edaran Bupati Nias Barat Nomor: 489/420-Humas/2011 mengenai Penataan Informasi tanggal 7 November 2011. Surat itu menegaskan bahwa informasi terkait dengan pemerintahan menjadi kewenangan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat.

“Saya tidak berani memberikan informasi. Saya takut nanti salah-salah berinformasi, bupati marah. Jadi, bila ingin konfirmasi langsung saja dibagian Humas atau kepada bupati  karena bupati  sudah tau semua,” ujar Kepala Dinas Pertanian Faoloaro Gulö kepada NBC Kamis (9/2/2012) di ruang kerjanya.

Tidak hanya Faoloaro, juga Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Barat terkesan menutup-nutupi informasi. Seperti halnya ketika NBC meminta nama-nama penerima manfaat biogas tahun 2011. Sabaeli tidak semuanya memberikan. Menurut dia, nama-nama penerima manfaat biogas merupakan dokumen rahasia.

Anehnya, Kamis (9/2/2012), ketika NBC hendak mengonfirmasi kepada Kabag Humas Nias Barat Simesono Hia, melalui pesan singkatnya kepada NBC mengatakan, “Baik, biar saya minta data dulu (Dinas Pertanian, Red) yang kita butuhkan. Mohon bersabar.”

Seperti diberitakan NBC sebelumnya,  menurut Bupati Nias Barat, larangan pejabat memberi informasi kepada publik ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi (KIP). Pemerintah Kabupaten Nias Barat bermaksud menjalankan informasi satu pintu.

“Ya, bila publik (termasuk pers) meminta keterangan harus melalui Kepala Humas atau langsung kepada bupati dan wakil bupati,” ujarnya kepada NBC, Kamis  (15/12/2011) di ruang kerjanya.

Bertepatan Hari Pers Nasional 9 Februari 2012, masyarakat Nias Barat mengharapkan kepada pimpinan daerah Nias Barat agar tidak pelit memberikan informasi kepada publik.

Simesono Daeli, warga Desa Onolimbu Lahömi, menyesalkan  adanya surat edaran bupati yang melarang pejabat memberi informasi. Bila hal ini terus terjadi, korupsi semakin merajalela di tubuh pemerintah daerah Nias Barat.

“Saya yakin bahwa dengan bungkamnya oknum pimpinan SKPD kepada wartawan terindikasi kuat terjadi penyelewengan dana yang secara sistematis. Buktinya harus melalui bupati,” ujar Simesono.

Bila pemkab Nias Barat ingin mewujudkan semboyan Hasambua, harusnya bupati menghargai Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kata Simesono. [Onlyhu Ndraha/Firman Daeli]

2 Comments

  1. bang herman said:

    Keterangan yang disampaikan Bupati Nias Barat bahwa setiap pejabat dilarang memberi informasi kepada publik tidak bertentangan dengan Keterbukaaan Informasi Publik ( KIP ) ,ini menjadi hal yang sangat sulit diterima.Bahkan Bupati sudah tidak mengindahkan Undang undang No 40 Tahun 1999 Tentang Perss.

  2. towi-towi said:

    inilah yang dibilang demokrasi kebablasan, salah satu dari sekian kebijakan yang belum tepat dilakukan. surat edaran bupati yang kaku menimbulkan masalah baru, sudah tau koordinasi antar skpd dan sekretariat daerah lemah, tapi tetap saja dipaksakan. Hal ini terjadi karena orang-orang di samping bupati berwawasan dangkal, dan bupati sendiri terkesan tertutup dan hanya mendengar masukan sepihak saja, yang justru menimbulkan blunder2 baru. Blunder2 lain setahuku :
    1. Jurnal harian, mengajari pegawai menipu karena real kegiatan di kantor tidak akan sama dengan jurnal, malah akan merugikan negara krn pemborosan kertas.
    2. Penyitaan jaminan pelaksanakan temuan bpk, pemda dhi PPK dan kontraktor sama-sama cedera janji, mis:ppk menyita jp pekerj. belum selesai, tp pekerjaan selesai ada di bayar 75/sen.
    3. Pemecatan s.n.h, dimana ybs sudah minta pindah,pensiun, tp tidak di akomodir. Terkesan mematikan karier seseorang. Tapi dasar hukum hukum tidak kuat. Dan msih byk lg yang tidak sempat di ekspose.

Top