Pada Pilkada Sumut, Orang Nias Harus Berhitung

Firman Jaya Daely

Oleh Apolonius Lase

NBC — Menjelang Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2013 orang Nias sudah mulai menghidupkan wacana soal bagaimana keterwakilan putra-putra terbaik Nias dalam pemilihan orang nomor satu di Provinsi Sumatera Utara itu.

Hal ini tentu sangat beralasan bahwa ada kerinduan agar orang Nias bisa kembali duduk di kursi gubernur itu setelah terakhir PR Telaumbanua  menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara pada 16 November 1965-31 Maret 1967. Sejak itu hingga sekarang, tak satu pun dari Nias yang pernah memimpin Provinsi Sumatera Utara.

Pertanyaan kita sekarang, mengapa hal ini bisa terjadi? Lalu apakah tahun 2013 adalah waktunya orang Nias membuktikan diri bahwa bisa duduk Gubernur Sumatera Utara? Atau lebih baik memikirkan hal yang lebih penting dari sekadar menjadi orang nomor satu di Sumatera Utara?

Saya pribadi mendukung bila ada orang Nias yang bisa duduk di kursi itu lagi. Namun, tentu ada syarat yang perlu dipersiapkan oleh warga Nias yang menjadi calon.

Beberapa waktu lalu, di sebuah mal di Jakarta, saya berbincang-bincang santai dengan Firman Jaya Daely, seorang putra Nias yang juga disebut-sebut oleh para pengamat pantas untuk maju sebagai Gubernur Sumatera Utara.

Pada perbincangan soal ini, saya mendapat beberapa hal dari pemikiran Firman Jaya Daely bahwa dalam menuju orang pertama di Sumatera Utara bukan suatu hal yang mudah.

Hal yang menarik adalah Firman yang sudah banyak makan asam garam dalam dunia politik, punya posisi di partai besar di negeri ini, wajahnya tak asing lagi sebagai salah satu tokoh nasional, tetapi punya hitung-hitungan sendiri soal maju menjadi calon pada pilgub Sumatera Utara ini.

Bagi dia, untuk maju sebagai calon pada pemilihan umum gubernur Sumatera Utara adalah sah-sah saja. Siapa pun boleh, berhak, dan berkesempatan untuk mewacanakan diri dan diwacanakan untuk menjadi calon. “Dengan kepesertaan orang Nias, sambil lalu kita juga melakukan analisis dan evaluasi terhadap pilkada sebelum ini dan proses dan hasil pilkada itu sendiri supaya menjadi bahan masukan bagi partai politik dan bagi rakyat yang tentang kepemimpinan regional,” ujarnya.

Menunggu Revisi UU Nomor 32

Ditanya soal peluang putra Nias bisa duduk sebagai gubernur. Sambil tertawa kecil Firman mengatakan, “Proses pada Pilkada ini harus dimulai dari apa yang menjadi agenda program Sumatera Utara ke depan dalam dua hal, pertama, penguatan kerakyatan itu berarti kesetaraan dalam pembangunan. Kedua, adalah penguatan integrasi lokal di dalam Sumatera Utara, yang terdiri dari berbagai suku, agama, etnis. Lalu, kan ada semacam rencana strategis, ada program. Dalam kerangka itu, kita baru melihat figur-figur yang pasti. Dan, itu kan masih lama. Sekarang belum. Masih menunggu perubahan Undang-Undang Nomor 32.”

Tanpa bermaksud menggurui, sikap realistis yang dikemukakan Firman Jaya agaknya patut dipikirkan sebagai bahan masukan buat para putra-putri Nias yang digadang-gadang menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Ia lebih setuju bila masyarakat Nias memikirkan posisi tawar Nias secara menyeluruh dan itu akan memperkuat kepulauan Nias menjadi provinsi.

“Yang kita harus bangun sekarang itu adalah bagaimana menciptakan bargaining (posisi tawar) kita secara menyeluruh, yaitu bargaining yang bersifat strategis, efektif, dan kuat, dalam hal penguatan kerakyatan. Masyarakat Nias secara keseluruhan yang hidup setara dan berdampingan dengan masyarakat lain. Dan, juga sekaligus bargaining yang menambah dan memperkuat, menumbuhkan, serta memperkuat kepulauan Nias.”

Bagi Firman pribadi, bila mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara adalah sebuah pragmatisme yang sifatnya sesaat. Ketimbang begitu, ia lebih tertarik memikirkan hal yang lebih strategis, salah satunya, menjadikan Nias sebagai provinsi.

“Itu yang strategis efektif bertumpu dan berorientasi pada penguatan kerakyatan dan kedaerahan. Itu sekarang yang kita agendakan daripada sekadar sangat pragmatis dan sesaat itu, ya,” ujarnya.

Apakah strategis itu bisa dilakukan? “Ya bisa. Sebab, kita memiliki modal. Kita memiliki potensi. Modal kita apa, yaitu daerah kita itu sendiri dengan segala potensi dan kekayaan bukan hanya kekayaan fisik dan sumber alam lho, melainkan kekayaan kebudayaan. Kebudayaan dalam hal ini adalah kebudayaan yang bersifat strategis. Potensi itu juga termasuk potensi sejarah, ada potensi geografi juga ya, geopolitik, geososial, jadi bisa,” kata Firman Jaya Daeli.

Menanggapi wacana sejumlah kalangan yang mengharapkan dirinya maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara, Firman Jaya memilih sikap realistis. Menurut dia, itu tidak semudah yang diperkirakan. Sebab, banyak hal yang harus dipertimbangkan.

“Kalau saya sih, barangkali, saya lebih baik berkonsentrasi untuk membangun dan memperkuat daerah otonom kabupaten kota di Nias. Saya kira itu sekaligus untuk membangun kualitas dan persiapan Provinsi  Kepulauan Nias. Tentunya, ini nanti sebagai alat untuk pelayanan rakyat, menyejahterakan rakyat,” ujarnya.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada proses pelaksanaan Pilkada Sumatera Utara ini antara lain, pertama, menunggu revisi Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah yang dimekarkan menjadi UU tentang Pilkada dan UU Pemerintahan Desa. Kedua, menunggu juga cikal-bakal daerah otonom baru menjadi provinsi di Sumatera Utara, ada Provinsi Tapanuli, Provinsi Sumatera Tenggara, dan ada Provinsi Kepulauan Nias yang kini sudah sampai pada rekomendasi DPRD Sumatera Utara.

Melihat Sejarah

Ada baiknya kita sedikit melihat ke belakang bahwa setelah masa kepemimpinan PR Telaumbanua (13 Maret 1967-12 Juni 1978) peluang warga Nias menjadi seperti tertutup. Dan, menurut saya, ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan politik.

Pasca-PR Telaumbanua, perpolitikan dan kepemimpinan di Sumatera Utara dipegang oleh TNI. Sejarah mencatat bahwa lima Gubernur Sumatera Utara—Marah Halim Harahap (13 Maret 1967-12 Juni 1978), Edward Waldemar Pahala Tambunan (12 Juni 1978-13 Juni 1983), Kaharudin Nasution (13 Juni 1983-13 Juni 1988),  Raja Inal Siregar (13 Juni 1988-15 Juni 1998), Tengku Rizal Nurdin (15 Juni 1998-5 September 2005)—berasal dari TNI. Ini tidak terlepas dari sikap politik nasional di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.

Praktis di masa itu, warga Nias dan sipil tentu tidak punya peluang untuk bisa memimpin Sumatera Utara.

Adapun pasca-pemerintahan Soeharto, masa Reformasi, konstelasi politik berubah. Pemilihan umum langsung kepala daerah mengubah segalanya. Peranan partai politik pun begitu besar. Meskipun ada kesempatan bagi calon perseorangan, itu harus benar-benar memikirkan siapa yang akan memilihnya. Bisa dibilang, hanya lewat partai politiklah seseorang punya kans besar untuk maju menjadi pemimpin di daerah.

Hal lain adalah seberapa jauh tokoh dari Nias ini dikenal di Sumatera Utara hingga di pelosok. Pemilih bukanlah hanya dari Nias saja. Artinya, ketokohan seseorang calon tidak ditentukan seberapa jauh ia terkenal di pusat, tetapi apakah ia dikenal dari Toyolawa di Nias Utara hingga ke ujung Nias Selatan dan di pelosok Tapanuli. Sekali lagi, tentu peranan partai politik menentukan.

Tulisan ini hanya sekadar memberi pemikiran lain. Bahwa bila ada yang maju sebagai calon untuk merebut kursi nomor satu, tentu harus memperhitungkan berbagai faktor di atas. Mau menjajal saja silakan. Hal yang realistis selain memikirkan penguatan daerah Kepulauan Nias adalah menjadi calon wakil Gubernur. Namun, sekali lagi, ini tentu memerlukan perjuangan keras. [Apolonius Lase, warga Nias di Jakarta]

One Comment;

Top