Sebuah Sistem Menuju Provinsi Nias

Oleh Prof. Taliziduhu Ndraha, Kybernolog

Profesor Taliziduhu Ndraha

Latar Belakang

Alam raya adalah sebuah sistem. Sistem adalah hukum alam. Bagian ”Doa Bapa Kami” yang berbunyi ”Seperti di Sorga demikian juga di atas bumi” mengajarkan bahwa Allah berkenan menyapa manusia melalui Firman-Nya agar bumi pulih kembali menjadi komponen sebuah sistem, sistem-Nya. Perjuangan tanpa sistem adalah perjuangan yang tidak berkelanjutan, maju-mundur dan timbul tenggelam.

Musuh besar setiap sistem adalah ”faya’osa” (keakuan; ya’o = aku) dan ”fakhögusa” (khögu = kepunyaanku) yang merasuk dalam euforia. Satu-satunya senjata yang mampu memadamkan musuh tersebut adalah “taroma li zatua me fõna” (kearifan nenek moyang), dan jika itu pun tak mempan, ya ”Taroma Li Lowalangi” (Firman Tuhan)-lah.

Sebuah pemikiran tentang landasan teoretis dan normatif (peraturan perundangan) sistem yang dimaksud terdapat dalam Bab II Kybernologi dan Pembangunan (2008) dengan Kata Pengantar Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr. H. Syamsul Arief Rivai, MS. Sistem Nias sebaiknya dibentuk melalui forum ”Fangosara Dödö, Fangosambua Li” tidak di Jakarta atau di Medan, tetapi di Nias sendiri. Dasar pemikiran tentang usul penyelenggaraan forum  pembentukan Sistem Nias tersebut, sebagai berikut.

Kerangka Pemikiran

To Be Or Not To Be”

Nias adalah sebuah lebensraum berbentuk kepulauan, dikelilingi oleh lautan yang sering tidak bersahabat, dan alam yang berperilaku tsunami dan gempa. Secara geografis terpencil, dan secara politik jauh dari api. Sumber daya alamnya hanya tanah, pasir, batu, dan kayu bersemak. Dahulu, Nias merupakan subsistem, bagian sistem yang lebih luas.  Nias secara bertahap dan memuncak tahun lalu telah terbagi menjadi lima daerah otonom kabupaten-kota. Bahasa politiknya dimekarkan. Ini adalah sebuah Fakta (1)   Akibatnya, dari sebuah subsistem, Nias berubah menjadi sebuah sistem baru yang terdiri dari lima subsistem (empat kabupaten, yaitu Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara, dan satu Kota Gunungsitoli). Tiap subsistem itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi wewenang menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (otonomi daerah). Tiap subsistem berorientasi ke dalam dan ke luar. Akan tetapi, oleh karena genealogi Nias sejak dahulu kala merupakan satu lingkungan budaya, dan menghuni kepulauan yang secara geografik terpencil, kedekatan alamiah-sosial antartiap subsistem dengan subsistem lainnya dalam sistem yang sama (Nias) jauh lebih kuat dan besar ketimbang kedekatan alamiah-sosial tiap subsistemnya ke luar sistem, misalnya ke daratan Sumatera.

Dalam sebuah lebensraum terpencil itu sekarang hidup lima keluarga bersaudara, hidup dengan, bergantung pada, dan berbagi sumber-sumber yang sama seperti ketika masih satu keluarga. Kualitas sumber-sumber itu semakin lama semakin berkurang,  sumber daya alamnya kalau tidak habis dicuri maling, pada umumnya tidak bisa berdaur ulang, sementara sumber daya manusianya sebagai beban semakin lama semakin bertambah ibarat deret ukur, kata orang. Manusia yang berpotensi menjadi sumber daya hanyalah manusia cerdas (pembelajar), yaitu manusia yang mampu menciptakan dan menggunakan sumber daya buatan, dan itu sangat langka!

Di samping faktor sejarah dan perubahan lingkungan, fakta itu menunjukkan bahwa proses politik telah membentuk lima daerah yang kondisinya semakin berbeda-beda. Pada suatu saat, katakanlah pada saat ini, kondisi antardaerah tersebut timpang. Kesenjangan antarlima daerah itu semakin bertambah. Dibanding dengan yang satu yang sudah mapan, yang lain mulai dari nol dan masih meraba-raba. Belum lagi kemungkinan masih terasa adanya duri dalam daging atau api dalam sekam.

Dengan sumber daya alam yang miskin, harapan memang terletak pada sumber daya buatan, tetapi jika mindset elite politik sebagai pengendali dan pengguna sumber daya buatan itu, sarat faya’osa dan  fakhögusa,  retaklah asa. Jika terus demikian, masyarakat Ono Niha (Nias) yang hidup dalam sebuah Lebensraum kepulauan, tidak jadi mekar bersinar, berkembang bersama, melainkan tercabik-cabik dan semakin tertinggal. Inilah Visi (2) yang lahir dari Fakta (1), Gambar 2. Visi adalah apa saja yang terlihat bilamana sang pelihat memandang ke depan sebagaimana adanya. Jika sang pelihat itu kaum elite, pengusaha, penjual,  dan pemegang kekuasaan, yang terlihat memang dugem semata. Visinya serba

”paling. . . . . . . ?” ”ter. . . . . . . ,” dan gemerlap. Visi para pelanggan, kaum gelandangan dan sampah masyarakat, jauh berbeda. Mereka disodori janji yang memukau, eee… ternyata hanya fatamorgana. Visi mereka pun suramlah.

Nias Maju Lima Satu

Setiap masyarakat, masyarakat yang paling melarat dan teralienasi sekalipun,  memiliki Naluri (3) untuk hidup berkelanjutan. Masyarakat Nias juga demikian. Namun, visi di atas menghambat di depan mata! Naluri itu mendorong manusia berpikir. Dengan naluri dan visi itu sebagai premises, terbayanglah Tujuan (4) ideal yang hendak dicapai, yang berbeda dengan visi yang bisa dan akan terjadi manakala tidak diambil langkah yang tepat buat mencegahnya atau memperbaikinya. Visi itu subjektif, tetapi tujuan objektif. Tujuan yang diidamkan adalah Bhinneka Tunggal Ika Mini Di Nusa Pinggir, Nias Maju Lima Satu. Artinya Lima Daerah yang sekarang kondisi satu dibanding dengan yang lain timpang, bertekad untuk bersama maju, adil dan makmur. Secara geometrik. Nias Maju Lima Satu itu digambarkan demikian: (Gambar 1)

Langkah yang perlu ditempuh guna mewujudkan impian itu adalah pengurangan secara konsisten kesenjangan vertikal antarlapiran masyarakat, dan peningkatan secara signifikan kebersamaan horizontal antardaerah. Inilah Misi suci (5, mission sacre) yang segera dilaksanakan. Misi terbentang antara Fakta (1) dengan Tujuan (4). Hubungan antar-5 terminal itu: Fakta, Visi, Naluri (Idea), Tujuan, dan Misi, terlihat pada Gambar 2. Segitiga yang satu (6) berisi  masalah, sedangkan segitiga lainnya (7) berisi harapan. (Gambar 2)

Bagaimana supaya misi suci itu efektif dan efisien? Strategi apa yang hendak digariskan? Untuk menjawab pertanyan sepenting itu, pemikiran diarahkan kembali pada fakta. Nias sebagai lebensraum berada dalam posisi dan kondisi yang unik, yaitu: Pertama, Posisi kepulauan pinggiran-luar nusantara (outer-periphery). Kedua, jarak geografik-fisik, jarak-sosial, dan jarak kekuasaan dengan masyarakat-masyarakat di seberang dan di pusat, jauh. Artinya orientasi tiap daerah ke dalam Nias jauh lebih kuat ketimbang orientasi ke luar Nias. Ketiga, saat ini kondisi dan kemampuan lima kabupaten-kota, satu dibanding dengan yang lain timpang.

Keempat, lima daerah dalam kondisi seperti itu menggunakan Lebensraum yang sama, dengan sumber daya, infrastruktur, dan fasilitas yang sangat terbatas dan daya dukung yang semakin lemah. Kelima, tiap daerah yang lima itu berotonomi daerah, secara formal otonom, dan masing-masing memiliki akses birokrasi dan politik dengan Provinsi Sumatera Utara yang jauh terasa Fakta sejarah lengkap tentang Nias terdapat dalam Bagian Satu Bab II Kybernologi Sebuah Scientific Enterprise (2006).

Telah dikemukakan bahwa andalan masa depan Nias adalah sumber daya manusia, yaitu manusia cerdas (pembelajar), yang mampu menciptakan dan menggunakan sumber daya buatan! Fakta bahwa lima daerah dalam kondisi seperti di atas menggunakan lebensraum yang sama, dengan sumber daya, infrastruktur, dan fasilitas yang sangat terbatas dan daya dukung yang semakin lemah menunjukkan bahwa mantra-sakti hubungan timbal-balik antar lima daerah otonom itu tidak lain dan tidak bukan adalah berkoordinasi, supaya kinerja tiap daerah berkualitas good, tanpa yang satu merugikan atau menghambat yang lain.

Dengan perkataan lain, berkoordinasi berarti membangun komitmen bersama antar daerah yang berbeda-beda kondisinya satu dibanding dengan yang lain, dalam rangka meningkatkan kinerjanya sendiri tanpa merugikan daerah lain. Misalnya koordinasi dalam melindungi, merawat, dan menggunakan infrastruktur yang sama. Semakin independen hubungan antar daerah yang satu dengan daerah yang lain, semakin diperlukan koordinasi itu, baik koordinasi waktu (sinkronisasi), koordinasi ruang (wilayah), koordinasi fungsi, dan koordinasi guna. Koordinasi waktu, misalnya, adalah proses pemilihan kegiatan mana yang harus serentak dan kegiatan mana yang perlu berurutan dan bagaimana urut-urutannya, supaya kegiatan tiap daerah berjalan efektif dan efisien.

Belajar dari pengalaman pada masa lalu, konflik kepentingan sering kali menghancurkan komitmen sekuat apa pun pada awalnya. Ikatan dalam bentuk komitmen melalui koordinasi ternyata tidak cukup. Harus ada kekuatan lain yang melengkapinya di satu sisi melengkapi koordinasi dan di sisi lain mengimbangi tekanan kepentingan yang berubah-ubah. Bukan hanya dalam meningkatkan kinerja setiap daerah, tetapi juga dalam menghadapi tantangan dan membangun kinerja bersama, baik internal, terlebih-lebih eksternal. Jika lima daerah diibaratkan lima alat musik yang berbeda-beda yang dimainkan oleh sebuah orkestra, bagaimana supaya bunyi dan nada yang keluar harmoni, merdu, dan enak didengar.

Kinerja seperti itu hanya mungkin tercapai manakalah ada kekuatan yang mampu mengendalikan orkestra dengan semua peralatan musiknya yang berlain-lainan itu menjadi sebuah symphony (symphōnia, syn = bersama, phony, bunyi). Pengendalian orkestra seperti itu disebut conducting (conduction, konduksi, pelakunya conductor, dirigent). Conducting adalah proses penciptaan harmoni antarkegiatan dengan instrumen yang berbeda dan dilakukan oleh aktor yang berlain-lainan, oleh conductor yang  memiliki kepekaan tinggi dan konsistensi bertindak, untuk mengoreksi sedini dan setegas mungkin tiap ”bunyi, nada” atau langkah sumbang senyaris (sekecil) apa pun, guna membangun teamwork dan  kinerja bersama semua komponen yang berbeda-beda pada sebuah unit kerja, tetapi yang bergerak di dalam lebensraum yang sama.

Untuk sementara, konduksi itu merupakan fungsi, terpasang pada setiap pemerintah daerah. Konduksi menjiwai dan menyemangati setiap kegiatan setiap daerah. Akan tiba saatnya fungsi konduksi itu berubah atau diubah menjadi sebuah lembaga politik, struktursupra lima daerah yang sudah ada. Momentum politik itu bisa cepat dan biasa lambat, bergantung pada kekuatan Sistem Nias yang terbentuk. Menurut hukum sistem, setiap sistem sekuat mata rantainya yang terlemah. Maka interaksi antarlima daerah itu harus selaras, seimbang, serasi, dinamik, dan berkelanjutan, sehingga selambat-lambatnya, katakanlah lima tahun ke depan, kelima daerah telah memiliki struktursupra!

Oleh sebab itu, masalah berikutnya ialah bagaimana supaya antarlima daerah yang masing-masing otonom itu terbentuk jaringan koordinasi dan konduksi efektif yang dikawal dan digerakkan oleh political will yang kuat dan berkelanjutan? Political will itu dan implementasinya hanya bisa terbentuk dan berjalan jika tiap daerah bersedia menempatkan diri sebagai bagian yang saling terkait dari sebuah keseluruhan, atau dengan perkataan lain, setiap kabupaten-kota perlu memosisikan diri sebagai komponen dari sebuah sistem, Sistem Nias! Maka strategi yang harus ditempuh untuk mewujudkan Nias maju adalah pembangunan Nias sebagai sebuah sistem (Gambar 1).

3 PEMBENTUKAN SISTEM NIAS

Na ha sambua zõndra ba ha sambua li, ta’olikhe gawõni ta’olae dalu nasi

Pembentukan Sistem Nias bertujuan membangun jaringan koordinasi dan konduksi antar lima daerah (di) Nias dalam rangka mengurangi kesenjangan vertikal antarlapisan masyarakat dan kesenjangan horizontal antar lima daerah, disiapkan dan dibentuk  berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU 25/2004 tentang SPPN, dan UU 17/2007 tentang RPJP.

Tiga UU itu menghadirkan implikasi politik sebagai berikut (Gambar 3).

  1. Pembangunan berorientasi jangka panjang 20 tahun dilaksanakan oleh 20 : 5 = 4 rezim a 5 tahun.
  2. Kemampuan dan kepentingan tiap rezim berbeda satu ketimbang yang lain, dan lingkungannya terus berubah.
  3. Rencana jangka panjang dilaksanakan untuk mencapai tujuan jangka panjang utuh dan bulat, oleh empat rezim secara estafet.
  4. Dalam RPJP disepakati dan tetapkan bersama, tujuan jangka panjang yang hendak dicapai pada akhir tahun ke20, dan porsi tiap rezim dalam proses pencapaian tujuan itu sehingga tujuan tercapai utuh dan bulat.
  5. Untuk menghadapi tantangan perubahan internal dan eksternal sepanjang  perjalanan mencapai tujuan jangka panjang, tiap rezim melakukan perencanaan strategik dalam bentuk RPJM daerah.
  6. Rencana strategik berkekuatan ganda, semakin memperjelas porsi tiap rezim dan semakin mampu mengantisipasi perubahan internal dan eksternal.
  7. R1 membuat RPJP untuk pertamakalinya. Itu berarti R1 membuat RPJP untuk tiga rezim berikutnya.
  8. Jika R2 berbeda kepentingan, R2 bisa membuat RPJP-nya sendiri, atau keluar dari rel yang ada. Akibatnya, tujuan jangka panjang yang dibuat oleh R1, berantakan.
  9. Untuk mencegah hal itu, pada saat R1 membuat RPJP, semua kekuatan sosialpolitik setempat harus bersepakat, sehingga rezim siapapun yang terpilih kemudian, tetapi berjalan pada rel yang sama.
  10. Untuk memudahkan proses itu, sebaiknya R1 menyosialisasikan visi dan misinya sedini mungkin sehingga visi-misi rezim berubah menjadi visi-misi daerah, sebab yang otonom bukan rezim melainkan daerah.
  11. Dengan demikian visi-misi berfungsi sebagai kekuatan masyarakat untuk mengontrol  dan mengawal setiap rezim terpilih yang berjalan pada rel.
  12. Setiap RPJP utuh, bulat, dan berkelanjutan, artinya pembangunan itu meliputi lima segmen, planning, organizing, actuating, controlling (monev) dan feedback. Konsekuensinya, setiap rezim memikirkan dan bertanggungjawab atas realisasi 5 segmen itu
  13. Tiap rezim adalah petaruh dan petarung lima tahunan. Stakeholder adalahpelanggan (warga masyarakat) yang telah membayar dengan vote pada saat pemilu atau pilkada.
  14. Oleh sebab itu pelanggan (bandar pertarungan) setiap saat menagih janji yang telah dibayarnya dengan Vox Populi yang sangat berharga.
  15. Untuk itu, segmen controlling dan feedback diperani oleh fihak pelanggan di samping partisipasinya dalam proses kebijakan dan perencanaan.
  16. Tiap rezim berusaha agar rezim berikutnya tetap berorientasi jangka panjang 20 tahun. Artinya, dalam Perda yang mengatur RPJPD harus ada satu pasal yang menyatakan bahwa semua partai politik sepakat, rezim siapa (apa) pun yang terpilih tiap siklus politik lima tahunan, rezim terpilih tetap berjalan pada rel jangka panjang 20 tahun yang telah ditetapkan dengan tahapan-tahapan usaha mencapainya. Perubahan-perubahan internal dan eksternal diakomodasikan dalam Rencana Strategik, yaitu RPJMD, tanpa mengubah tujuan dangka panjang yang telah ditetapkan butir 9 di atas).
  17. RPJP dapat berfungsi sebagai pola karier politik. Dengan adanya rel jangka panjang, kekuatan sosialpolitik tertentu bisa merancang kariernya dan mempersiapakan diri untuk tampil ke panggung pada saat yang tepat.
  18. Lebih baik lagi jika lima Daerah menyusun dan menyepakati sebuah RPJPD-Bersama, tanpa mengurangi otonomi masing-masing Daerah, agar (sehingga) gerak-langkah semua Daerah seirama, selaras, serasi, seimbang, dan berkelanjutan.

NIAS MAJU LIMA SATU

3 Comments

  1. Djunianto said:

    Provinsi Nias adalah suatu keniscayaan, bila DPR dan pemerintah pusat benar-benar tulus untuk memajukan Pulau Nias. Pasti ada masalah, tetapi bagaimana mungkin, masalah masyarakat Nias dapat diselesaikan oleh oleh lain; kalau bukan masyarakat Nias itu sendiri.

    Musuh kemajuan bangsa ini adalah kemunafikan, topeng ketidakjujuran; yang telah memerkosa Tanah Air kita hingga terus terdegradasi. Bagaimana mungkin ada pemberdayaan bila tidak ada ketulusan? Sadarkah kita bahwa yg menjajah bangsa ini sekarang bukan orang lain, melainkan anak bangsa sendiri; yang dengan tega membunuh saudaranya, yang telah dirasuki oleh setan keserakahan?!

    Tuhan telah menyediakan semuanya bagi kita, lebih dari cukup; Namun, kenapa masih banyak rakyat kita masih hidup dalam kemiskinan? Dunia mengajarkan yang pintar membodohi yg bodoh; tetapi bila cinta kasih keluarga ada, apakah kita rela membodohi saudara sendiri? Bukannya berniat membodohi bangsa lain, tetapi sebaik-baiknya kita adalah banyak manfaatnya bagi sesama kita.

    Bila budaya kita kuat, tak perlu kita takut berinteraksi dengan budaya masyarakat internasional seperti halnya terjadi di Bali. Semoga Pulau Nias, mampu menyamai Pulau Bali sebagai obyek wisata unggulan dunia; atau mencontoh Singapura sebagai negara pulau—mampu mewujudkan alam semesta sebenarnya di dunia ini.

    Tuhan selalu mengasihi kita, … Apakah kita percaya?

  2. mistis said:

    Buat saya yang menarik adalah point 16. Konsistensi rencana pembangunan memang perlu, jangan berganti tampuk kepemimpinan berganti pula strategi yang dipakai. Kalau begini kita akan selalu kembali ke titik 0 lagi.

  3. franshalawa said:

    Paparan dari bapak Prof. Taliziduhu Ndraha tentang Sistem Menuju Provinsi Nias sangat menarik, tapi menurut saya masih terlalu teoritis, dan sulit dipahami.

Top