Pihak Terkait Membantah Lakukan Politik Uang

JAKARTA, NIAS-BANGKIT — Sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pilkada Nias Selatan di Mahkamah Konstitusi (MK) Jalan Merdeka Barat No 7, Jakarta Pusat, dengan agenda Jawaban Termohon dan Pihak Terkait dilaksanakan Kamis (20/1/2011) dimulai pukul 10.00. Dalam sidang itu, termohon, yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan So’ölöföna Manaö dan Pihak Terkait membantah semua gugatan para pemohon, termasuk dugaan telah melakukan praktik politik uang (money politic) pada proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Nias Selatan. Pihak terkait termohon adalah Pasangan Idealisman Dachi-Huku’asa Ndruru.

Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan So'ölöföna Manaö (kiri) dan Komisioner KPU Nias Selatan Fan Solidarman Dachi saat persidangan di Mahkamah Konstitusi, Kamis (20/1/2011).

”Hal ini (dugaan politik uang) kami anggap sebagai sangat prematur karena tidak menyebutkan siapa yang memberikan uang, siapa yang menerima, di mana kejadian praktik money politic, berapa jumlah uang yang diberikan, dan bagaimana cara kerjanya money politic tersebut,” demikian jawaban Pihak Terkait pada sidang tersebut.

Demikian juga gugatan pasangan Fahuwusa La’ia-Rakmat Alyakin Dachi pasangan Hadirat Manaö-Denisman Bu’ulölö, yang memerkarakan KPU Nias Selatan yang telah mendiskualifikasikan mereka sebagai peserta Pilkada Nias Selatan. Terlapor mengatakan bahwa keputusan itu telah tepat dan sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. “Fahuwusa tidak memiliki keabsahan SKPI (surat keterangan pengganti ijazah) yang sah dari SMP dan SMA swasta BNKP Gunungsitoli. Itulah dasar yang bersangkutan didiskualifikasi,” ujar terlapor melalui kuasa hukumnya.

Adapun alasan penghapusan nama pasangan Hadirat Manaö-Denisman Bu’ulölö sebagai kontestan pilkada adalah adanya putusan pidana yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Kasasi yang sudah berkekuatan hukum tetap. “Dan ini juga akan dilakukan verifikasi dan ada klarifikasi terhadap penafsiran pasal yang dituduhkan atau yang ditetapkan dan diputuskan MA dalam kasus kasasinya yang menyebutkan bahwa Hadirat Manaö itu terbukti menggunakan ijazah palsu,” kata kuasa hukum terlapor.

Penghitungan Suara

Berkenaan dengan tuduhan penggelembungan suara dan kesalahan penghitungan suara, Pihak Terkait mengatakan bahwa dalil gugatan pemohon tidak signifikan. “Bahwa, berkenaan materi dari permohonan, pemohon sama sekali tidak menguraikan tentang adanya kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon sehingga kami berikan landasan bahwa dalil permohonan para pemohon tidak signifikan dengan  ketentuan Pasal 106 Ayat 2 UU No 32 Tahun 2004 jungto Pasal 6 Ayat 2 Huruf b Angka 1 Peraturan MK No. 15 Tahun 2008,” demikian Pihak Terkait.

Pihak Terkait di akhir jawabannya mengatakan, “Dimohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberi putusan yang amarnya berbunyi, ‘Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya’.”

Dalam kesempatan itu, pihak Hadirat Manaö menghadirkan saksi ahli yaitu Prof. Maidin Gultom, SH, MH, Dekan Fakultas Hukum Unika St. Thomas Medan; serta dua saksi lainnya, yaitu Wartawan Giawa dan Memoris Wa’u. Dalam makalahnya, saksi ahli mengatakan bahwa mantan narapidana memiliki hak politik untuk dipilih sebagai kepala daerah. “Jadi, hak politik Hadirat Manaö untuk ikut Pilkada Nias Selatan harus dihormati,” ujarnya. Semestinya, kata Maidin Gultom, bila seseorang dituduh menggunakan gelar dari sebuah universitas yang tidak akui, yang disalahkan universitasnya.

“Hadirat Manaö adalah korban dua kali. Pertama korban dari promosi universitas dia mengambil gelar. Kedua, korban dituduh menggunakan ijazah palsu. Untuk itu MK-lah alat hukum yang tepat memutuskan keadilan dalam hal ini,” ujar Gultom.

Majelis hakim, yang diketuai M. Akil Mochtar dengan anggota Muhamad Alim dan Hamdan Zoelva, menunda sidang hingga Senin, 24 Januari 2011, pukul 11.00. Agenda sidang minggu depan adalah pemeriksaan saksi-saksi, baik terlapor maupun pelapor. Rencananya, pihak terlapor akan menghadirkan saksi Saut Hamonangan Sirait, Komisioner KPU Pusat;  Turunan B Gulö, komisioner KPU Sumatera Utara; Bõrödödö Gulö, Kepala SMP BNKP Gunungsitoli; Tõtônafõ Gulõ, Kepala SMA BNKP Gunungsitoli; Kepala Kepolisian Resor Nias Selatan; dan Ketua Panwas. [TJ/H]

Related posts

Top